INOVASI LAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

INOVASI LAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

INOVASI LAYANAN PAJAK

Pajak adalah sebuah kewajiban orang pribadi atau badan dalam berkontribusi kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan guna kepentingan daerah untuk memakmurkan rakyat atau masyarakat luas. Sebelum jauh membahas tentang inovasi layanan pemungutan pajak daerah, perlu diketahui oleh masyarakat mengenai apa saja yang termasuk dalam kategori pajak daerah, di antaranya meliputi pajak propinsi dan pajak kabupaten atau kota.

Adapun yang termasuk pajak propinsi adalah pajak air permukaan, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan pajak kabupaten dan kota dapat berupa pajak restoran dan pajak hotel.

Terkait dengan adanya layanan pajak daerah, maka perlu adanya inovasi. Inovasi ini dimaksudkan guna mempermudah pelaksanaan pemungutan pajak. Sebagai gambaran, sebuah kabupaten memiliki puluhan kecamatan dan tiap kecamatan memiliki puluhan kelurahan serta tiap kelurahan memiliki beberapa dusun. Belum lagi terbentur dengan keluasan suatu area. Tentunya adanya kondisi seperti ini, jika tanpa adanya inovasi pendukung yang memadahi dalam mutu layanan, maka dapat berdampak negatif. Dampak itu meliputi, kurang pahamnya masyarakat akan pajak dan kesadaran akan pajak kurang. Sehingga dibutuhkannya tenaga-tenaga atau media yang dapat membuat masyarakat luas dan sekitar khususnya paham dan mengerti akan pajak, mulai dari apa itu pajak, tujuan pajak, dan kebermanfaatan pajak itu sendiri.

HOT NEWS:   Cara Daftar Kartu Prakerja yang Dibuka Hari Ini Tanggal 11 April 2020 oleh Pemerintah

Mengingat era Indonesia kreatif sebagaimana gebrakan yang dilakukan oleh KOMINFO di bidang telekomunikasi berbasis internet, maka inovasi ini pemungutan pajak daerah dapat terwujud dengan mudah dan dijangkau oleh  semua kalangan.

METODE PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pada teori dan sistematika lama terkait dengan metode pemungutan pajak, dalam hal ini adalah pajak daerah baik pajak propinsi maupun pajak kota / kabupaten, tidak sekedar era lama namun di era modern ini pun masih banyak kita jumpai metode yang cukup merepotkan. Sebagai contoh, wajib pajak dalam pengisian surat pemberitahuan pajak daerah atau di singkat SPTPD yang masih dilakukan secara manual. Sehingga wajib pajak harus dan wajib hukumnya untuk datang ke kantor layanan pajak. Tentu di zaman berkembang dan maju seperti saat ini, metode tersebut bukanlah suatu cara yang efektif.

HOT NEWS:   Gebrakan LKP Kawaichi NN Demak dalam Program PKW 2021 Menyongsong UMKM Selangkah Lebih Maju

Sebagai contoh atas tanggapan perkembangan zaman modern adalah kita tilik sebuah inovasi baru yang ada di Kabupaten Berau. Pemkab Berau melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) telah berhasil meluncurkan inovasinya yakni “Sistem Informasi Manajemen Pajak Hotel dan Restoran (SIMHORE)”. SIMHORE ini sebuah aplikasi berbasis internet dan bermuatan program android. Sehingga, mudah bagi seluruh kalangan masyarakat mendapatkan nilai manfaat dan daya gunanya.

INOVASI MEMBANGUN NEGERI DARI DAERAH

Sebagaimana yang telah dicontohkan atas keberhasilan Pemkab Berau dalam berinovasi dalam hal pungutan pajak daerah, maka ini bisa dijadikan dasar acuan gebrakan t erhadap inovasi segala aspek hidup. Pajak online sangat membantu rakyat dalam kemudahan pelaksanaan kewajiban selaku wajib pajak. Adanya pajak online, wajib pajak dapat mengecek pajak tertagih di manapun dan kapanpun.

HOT NEWS:   2 CARA BERHENTI DONASI UNICEF INDONESIA RESMI OTENTIK

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) telah menggelar perlombaan tentang inovasi membangun negeri dari daerah melalui layanan pemungutan pajak daerah pada tahun 2018. Perlombaan ini berdurasi sekitar 1 (satu) bulan dengan rentang waktu dari tanggal 12 Oktober 2018 s/d 12 November 2018. Kegiatan ini yang bertemakan inovasi layanan pemungutan pajak diadakan dengan maksud dan tujuan masyarakat tetap taat pajak. Dan teguran halus bagi instansi yang masih menggunakan sistem konvensional / manual dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Untuk itu, pengembangan layanan mutu dan menjaga hubungan baik antara instansi dengan para pelaku pajak perlu diperhatikan demi kenyamanan dan kelancaran bersama. Pajak dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka, kesadaran pajak tetap dijaga. Selaku instansi pajak juga wajib membantu pelaku pajak untuk dapat taat pajak salah satunya dengan meningkatkan inovasi dalam layanan.

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *